Penelitian Mahasiswa

Pengelolaan dana desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa penyasawan kabupaten kampar berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indoensia nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa

---

ABSTRAK

Penyalahgunaan Dana Desa berdampak serius, merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Otonomi Desa Penyasawan terkendala oleh peraturan, seperti Permendes, yang membatasi fleksibilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, pengelolaan Dana Desa wajib dilakukan sesuai ketentuan. Namun, terdapat kesalahan dalam implementasinya, seperti alokasi dana ketahanan pangan yang tidak lagi relevan, meskipun tetap dialokasikan, sehingga menghambat penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1.Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Penyasawan?, 2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Penyasawan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pertama, implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa belum efektif. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara penganggaran dan alokasi dana, terutama untuk ketahanan pangan dan infrastruktur. Di Desa Penyasawan, alokasi untuk ketahanan pangan tidak relevan karena desa sudah mencukupi, sehingga dana dialihkan ke kebutuhan lain. Kedua, Implementasi PMK di Desa Penyasawan menghadapi hambatan seperti alokasi dana yang tidak sesuai kebutuhan lokal, regulasi yang kaku, birokrasi yang panjang, dan kurangnya pemahaman aparat desa. Pengawasan ketat juga membatasi fleksibilitas pengelolaan dana. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Kata kunci : Pengelolaan dana desa, Pemerintaha Desa Penyasawan, PMK Nomor : 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

---

Ketersediaan

S004429

13 24-15

Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Tersedia - Indonesia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

13 24-15

Penerbit

Bangkinang : Universitas Pahlawan., 2024

Deskripsi Fisik

KTI/Skripsi

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

13 24-15

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

2024

Subjek

Penelitian mahasiswa Fakultas Hukum
Penelitian mahasiswa S1 Hukum
Pengeloaan Dana Desa
Pemerintah desa penyasawan
PMK Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang pengelolaan da

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar